Kedudukan Baru, Fasilitas Baru

Akhir-akhir ini banyak sekali masalah yang dialami oleh bangsa ini, dari masalah ekonomi yang tidak henti-hentinya manjadi masalah utama yang harus segera diselesaikan sampai saat ini hingga masalah tentang HAM didunia teknologi yang semakin banyak dibincangkan oleh khalayak ramai. Sekarang ini ada lagi yang lebih membingungkan kita semua bahwa baru-baru ini sudah mulai banyak bermunculan para pejabat-pejabat baru yang menduduki kursi DPR dengan senang hati dan tidak memikirkan bagaimana kedepannya kerjaan yang akan mereka hadapi. Masalah saat ini tentang para pejabat yaitu dengan mendapatkan fasilitas baru yang akan mereka dapat namun tugas yang akan mereka kerjakan pun belum tahu apa yang harus mereka kerjakan.

Sungguh enak menjadi anggota dewan periode sekarang. Di tengah semakin menurunnya kepercayaan publik terhadap wakil rakyat, mereka justru mendapat fasilitas mobil dinas keluaran terbaru. Mereka dengan bangganya mementingkan kepentingan mereka sendiri tanpa mementingkan rakyatnya yang membutuhkan bantuan mereka agar suara mereka sedikit saja didengar oleh para pejabat agar bangsa ini sedikit baik dan tidak terpuruk bahkan semakin terpuruk oleh kelakuan para pejabat sekarang ini. Padahal, anggaran untuk pengadaan mobdin ini dalam APBD 2009 masih mengacu pada jumlah pimpinan dewan dan fraksi sebelumnya, tiga pimpinan dan enam fraksi.

Harusnya sebagai para pejabat yang lebih tinggi kedudukannya dari rakyat, bisa mengayomi dan mendengarkan keluhan rakyat serta memikirkan bagaimana nasib rakyat seharusnya, jangan hanya mementingkan kebutuhan dalam menjalankan tugas. Kadang sebelum mereka tepilih untuk menduduki kursi DPR mereka selalu membuat janji-janji yang selalu diidam-idamkan oleh rakyat. Namun pada akhirnya hanya janji-janji belaka yang rakyat dapatkan dari sebelum mereka memasuki gedung DPR yang mereka banggakan. Jadi rakyat pun semakin berkurang kepercayaannya untuk menaruh sepenuhnya kepercayaan mereka. Sekarang siapa lagi yang harus rakyat percaya bila dari pejabat saja tidak bisa mendengarkan suara mereka. Oleh karena itu, diharapkan para pejabat bisa memikirkan rakyatnya dibanding kepentingan sendiri dan presiden pun harus tegas dalam memberikan argumentnya agar rakyat pun senantiasa mentaati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa agar rakyat pun menjadi sejahtera dalam kelangsungan hidupnya.